Pidana satu

Sebuah catatan : Ø  Gabungan perbuatan yang dapat dihukum (samenloop) diatur dalam Pasal  63 KUHP, 64 KUHP, 65 KUHP, 66 KUHP, 67 KUHP,68  KUHP, 69 KUHP, 70 KUHP, 70 KUHP bis, 71 KUHP.

Ø  Inti  dari  Pasal  63 KUHP adalah Satu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana.  Contoh : seorang laki-laki dewasa terbukti melakukan pemerkosaan terhadap gadis dibawah umur di tempat umum. ·      satu perbuatan : laki-laki dewasa ·      beberapa ketentuan pidana : peerkosaan, gadis dibawah umur, tempat umum.

Ø   Bila terjadi tindak pidana khusus / istimewa dengan yang umum berbarengan maka yang dipakai ketentuan yang khusus (lex spcialist derograt lex generalis) dengan syarat : unsur - unsur yang terdapat di ketentuan yang umum terdapat juga pada ketentuan yang khusus. Pasal 64 KUHP : Perbuatan yang berhubungan harus sama jenisnya / macamnya.

Ø   Delik aduan absolut terdapat pada pasal : 264 KUHP, 287 KUHP,       293 KUHP, 310 KUHP, 332 KUHP, 322 KUHP, 369 KUHP, Dengan catatan disamping membuat Laporan Polisi juga membuat Laporan Pengaduan dengan memberi catatan : Saya minta agar peristiwa ini dituntut.

Ø  Penahanan : Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 ayat 21 KUHAP)

Petugas penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan : o   penyidik untuk kepentingan penyidikan; o   penuntut umum untuk kepentingan penuntutan; o   hakim untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan;

v  Syarat-syarat penahanan : ·         diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; ·         ada kekhawatiran tersangka/ terdakwa akan melarikan diri, merusak/ menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana; ·         tersangka / terdakwa melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam hal : a.       tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b.       tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal : 282 ayat (3) KUHP; 335 ayat (1) KUHP; 351 ayat (1) KUHP; 353 ayat (1) KUHP; 372 KUHP; 378 KUHP; 379a KUHP; 453 KUHP; 454 KUHP; 455 KUHP; 480 KUHP; 506 KUHP; pasal 25 dan 26 rehtenordonantie ; pasal 1, 2, 4 UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt Tahun1955); pasal 36 ayat (7), (41),(42),(47) dan (48) UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotik. (Reff: catatan kuliah pidana - UP)