Suripto64.com

masa penahanan

2011-09-24T06:30:00.001-07:00

Menurut pasal 24, 25, 26,27,28 KUHAP lamanya masa penahanan diatur sebagai berikut :

-Penyidik berwenang menahan paling lama : 20 hari;
Dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama : 40 hari;
-Penuntut Umum berwenang menahan paling lama : 20 hari;
Dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan Negeri paling lama : 30 hari;
-Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili berwenang menahan paling lama : 30 hari;
Dapat diperpanjang oleh oleh ketua Pengadilan Negeri paling lama : 60 hari;
-Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili berwenang menahan paling lama : 30 hari;
Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama : 60 hari;
-Hakim Mahkamah Agung yang mengadili berwenang menahan paling lama : 50 hari;
Dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung paling lama : 60 hari.

Pidana satu

2011-08-13T14:09:00.000-07:00

Sebuah catatan.

Gabungan perbuatan yang dapat dihukum (samenloop) diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 70 bis, 71 KUHP.

Inti pasal 63 KUHP;
(1) Satu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana. Contoh : seorang laki-laki dewasa terbukti melakukan pemerkosaan terhadap gadis dibawah umur di tempat umum.

-satu perbuatan : laki-laki dewasa
-beberapa ketentuan pidana : peerkosaan, gadis dibawah umur, tempat umum.

(2) Bila terjadi tindak pidana khusus / istimewa dengan yang umum berbarengan maka yang dipakai ketentuan yang khusus (lex spcialist derograt lex generalis) dengan syarat : unsur - unsur yang terdapat di ketentuan yang umum terdapat juga pada ketentuan yang khusus.

Pasal 64 : Perbuatan yang berhubungan harus sama jenisnya / macamnya.

Delik aduan absolut terdapat pada pasal : 264, 287, 293, 310, 332, 322, 369 KUHP

Dengan catatan disamping membuat Laporan Polisi juga membuat Laporan Pengaduan dengan memberi catatan : Saya minta agar peristiwa ini dituntut.

Penahanan :

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (pasal 1 ayat 21 KUHAP)

Petugas penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan :

a. penyidik untuk kepentingan penyidikan
b.penuntut umum untuk kepentingan penuntutan
c.hakim untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan

Syarat-syarat penahanan :
-diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
-ada kekhawatiran tersangka/ terdakwa akan melarikan diri, merusak/ menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
-tersangka / terdakwa melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam hal :
* tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
* tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal :

282 ayat (3); 335 ayat (1); 351 ayat (1); 353 ayat (1); 372; 378; 379a; 453; 454; 455; 480; 506 KUHPidana; pasal 25 dan 26 rehtenordonantie ; pasal 1, 2, 4 UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt Tahun1955); pasal 36 ayat (7), (41),(42),(47) dan (48) UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Alasan Peniadaan Pidana

2011-05-14T06:52:00.000-07:00

Alasan peniadaan pidana ialah hal/keadaan yang mengakibatkan seseorang yang memenuhi perumusan peristiwa pidana tidak dapat dipidana.
a. Macam alasan peniadaan pidana ;

Menurut Doctrine :
1) Rechtsvaardigingsgronden atau alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat

"wederrechtelijk" daripada peristiwa yang memenuhi ketentuan pidana, sehingga tidak

merupakan peristiwa pidana.
2) Sculd opheffingsgronden atau alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan
seorang yang seharusnya bertanggungjawab atas peristiwa pidana, sehingga ia tidak
dipidana tetapi peristiwanya tetap wederrechtelijk.

Menurut KUHP :

1) karena keadaan yang terdapat dalam pribadi penanggung jawab;
2) karena keadaan di luar pribadi penanggung jawab;

b. Bentuk alasan peniadaan pidana :
Alasan peniadaan pidana / strafuitsluitingsgronden dalam KUHP teridiri dalam bentuk :
1. Ontoerekeningsvatbaarheid / kurang sempurna akalnya - Pasal 44 KUHP
2. Overmacht / karena terpaksa / tidak dpt dihindarkan - Pasal 48 KUHP
3. Noodweer / mempertahankan serangan - Pasal 49 KUHP
4. Wettelijk voorschrift / karena menjalankan peraturan Undang-undang - Pasal 50 KUHP
5. Ambtelijke Bevel / karena perintah jabatan - Pasal 51 KUHP

Teori Kriminologi

2010-01-01T19:03:00.000-08:00

Batasan kriminologi secara sempit adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menerangkan kejahatan dan memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan.Secara luas, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman.
Etiologi Kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar Hukum (Pidana), atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lainnya tidak melakukannya. Kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor (Multiple Factors), tidak lagi hanya faktor hukum atau Legal saja (Single Factor).
Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni reaksi Sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan berkembangnya hukuman, arti dan manfaatnya yang berhubungan dengan “control of crime”.
Viktimologi yang lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi Kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi.
Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku di masyarakat.
Penjahat adalah seseorang (atau sekelompok orang) yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (kriminologis). Dalam arti sempit, penjahat adalah seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya di depan pengadilan serta kemudian dijatuhi hukuman.
Analisis risiko penting dalam hal memahami hubungan antara pelaku dan korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Dalam penilaian risiko dapat digambarkan hubungan antara korban dan gaya hidupnya yang akhirnya membawa pelaku kejahatan kepada korban.
Pengertian reaksi atau tindak represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, sementara yang dimaksud dengan reaksi atau tindak (preventif) adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.
Beberapa tipologi ajaran tentang sebab musabab kejahatan, dalam studi kriminologi dikenal dua penjelasan dasar tentang kejahatan, yakni penjelasan spristis atau demonologis dan penjelasan naturalis.
Tanpa mengurangi adanya karakter khas seseorang, secara umum dapat dikatakan bahwa dorongan untuk melakukan kejahatan tidak semata-mata karena memang tersimpan tingkah laku jahat, tetapi juga ada faktor-faktor nilai, keadaan dan lingkungan yang tak jarang justru menjadi faktor yang sangat berperan untuk mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.
Hasil pengamatan Shaw, McKay, Stark menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan muncul pada setiap masalah sosial yang ada namun kejahatan akan muncul andaikata masalah sosial tertentu mempunyai kekuatan yang mendorong aspek-aspek kriminogen.
Struktur sosial dalam masyarakat dapat menyebabkan munculnya beberapa kejahatan tertentu, kejahatan itu sebenarnya didukung oleh perbedaan struktur sosial itu sendiri.
Beberapa kejahatan tersebut antara lain white collar crime dan domestic violence.
Teori Differential Association dari Sutherland, pada pokoknya, mengetengahkan suatu penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan.
Quinney dalam teorinya tentang realitas kejahatan mengatakan bahwa realitas kejahatan yang dikonstruksi untuk seluruh anggota masyarakat oleh mereka dalam tampuk kekuasaan merupakan realitas di mana kita cenderung menerimanya sebagai bagian dari kita sendiri.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Materi Kuliah FISIP - UT

FACTORS THAT AFFECT THE MARKET PRICE OF SHARES IN THE CAPITAL

2009-10-11T08:44:00.000-07:00

ABSTRACT

This thesis research has the objective to analyze the risk and return and the factors that affect stock prices in the sector Telecommunications infrastructure in the Jakarta Stock Exchange. This research was also based on secondary data obtained from the 2 Telecommunications infrastructure company, which is PT.Indosat, Tbk and PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk the JSE during the 58 months (December 1995 - September 2000). In addition secondary data obtained from the Central Bureau Statustik, namely: Inflansi, Exchange Rate (Rp / $) and 24-carat gold prices / gram, while data on Deposit Interest Rates / SBD (USD / 1 month) obtained from Bank Indonesia.

Analysis tool used is multiple regression analysis (multiple regression) for each share of telecommunications infrastructure and using computer programs MICROSOFT Exel 97 version 7.0 for multiple regression. Hypothesis testing where the relationship between risk and return, the relationship between stock prices and the factors that influence it, in the case of Deposit Interest Rate (USD / 1 month), Inflation, Exchange Rate (Rp / $) and the price of 24 carat gold / gram. Both these relationships using correlation techniques of Pearson product moment. Based on the hypothesis of this thesis, the higher the level of results (return) is expected, the higher the risk. Ups and downs of Deposit Interest Rate (SBD), Inflation, Exchange Rate (Rp / $) and 24-carat gold price / gram effect on stock prices falling telecommunications infrastructure. In this case SBD negative effect, negative effect Inflation, Exchange Rate (Rp / $) is positive and the price of 24 carat gold / gram negative effect.

This thesis research results show increasingly greater return PT.Indosat shares, or shares PT.Telekomunikasi Tbk Indonesia, Tbk the greater the risk. Total Risk Portfolio shares of the telecommunications sector in the JSE inftrastruktur using Markowitz method Diversification is the correlation coefficient of 39.05 PT.Indosat stock return, stock return Tbk and PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk is 0.62 means that there is a strong relationship between return both, because both share are on the same sector of the telecommunications infrastructure sector.

Based on regression analysis of factors that affect stock prices PT.Indosat, Tbk the SBD and 24 carat gold prices / gram, and Exchange Rate (Rp / US $) has a positive effect on stock prices, while the negative effect of inflation. To PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk inflation and exchange rate negatively affect the stock price while the SBD and 24-carat gold price / gram positive impact.

-------------------------------------------------- ----------------------------------------

This thesis is presented as one of the academic requirements for a Master degree in Management Study at the Graduate Program Master of Management University Bhayangkara Jakarta Raya, May 2001, Suripto, Drs.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM DI PASAR MODAL

2009-10-11T08:31:00.000-07:00

ABSTRAK
Penelitian tesis ini mempunyai tujuan untuk menganalisis risiko dan return serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada sektor infrastruktur Telekomunikasi di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini juga berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari 2 perusahaan infrastruktur Telekomunikasi, yaitu PT.Indosat,Tbk dan PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk di BEJ selama 58 bulan (bulan Desember 1995 – September 2000). Selain itu data sekunder lainnya diperoleh dari Badan Pusat Statustik, yaitu : Inflansi, Kurs (Rp/$) dan Harga emas 24 karat/gram, sedangkan data tentang Suku Bunga Deposito/SBD (Rp/1 bulan) diperoleh dari Bank Indonesia.
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda (multiple regression) untuk setiap saham infrastruktur telekomunikasi dan memakai program komputer MICROSOFT EXEL 97 versi 7.0 untuk multiple regression.
Uji hipotesis dimana melihat hubungan antara risiko dan return, hubungan antara harga saham dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam hal Suku Bunga Deposito (Rp/1 bulan), Inflasi, Kurs (Rp/$) dan Harga emas 24 karat/gram. Kedua hubungan tersebut memakai teknik korelasi produk momen dari Pearson.
Berdasarkan hipotesis pada tesis ini, yaitu semakin tinggi tingkat hasil (return) yang diharapkan, semakin tinggi pada risiko yang dihadapi. Naik turunnya Suku Bunga Deposito (SBD), Inflasi, Kurs (Rp/$) dan Harga emas 24 karat/gram berpengaruh terhadap turunnya harga saham infrastruktur telekomunikasi. Dalam hal ini SBD berpengaruh negatif, Inflasi berpengaruh negatif, Kurs (Rp/$) berpengaruh positif dan Harga emas 24 karat/gram berpengaruh negatif.
Hasil penelitian tesis ini menunjukan semakin besar return saham PT.Indosat,Tbk maupun saham PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk semakin besar pula resikonya. Total Risiko Portofolio saham sektor inftrastruktur telekomunikasi di BEJ dengan menggunakan metode markowitz diversification adalah 39.05 Koefisien korelasi return saham PT.Indosat,Tbk dan return saham PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk adalah 0,62 artinya terdapat hubungan yang kuat antara return keduanya, karena kedua saham tersebut berada pada sektor yang sama yaitu sektor infrastruktur telekomunikasi. Berdasarkan analisis regresi faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham PT.Indosat,Tbk yaitu SBD dan Harga emas 24 karat/gram dan Kurs (Rp/US$) berpengaruh positif terhadap harga saham, sedangkan inflasi berpengaruh negatif. Untuk PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk inflasi dan Kurs berpengaruh negatif terhadap harga saham sedangkan SBD dan Harga emas 24 karat/gram berpengaruh positif.
---------------------------------------------------------------------
Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Study Manajemen pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Mei 2001,suripto,drs.

Role of the State Administration

2009-10-11T06:23:00.001-07:00

Importance of the State administration of study associated with the fact that life becomes meaningless, except to the activities that are public. Everything related to the implementation of activities that are public have been covered in terms of the State administration, particularly in assessing public policy. In the development process as a consequence of the view that the State administration is the driving force of development, the State administration helped to improve the administrative capabilities.

This means that, in addition to providing skills in the areas of procedures, techniques, and mechanics, administrative study will provide scientific provisions on how to organize all the social energy and do an evaluation of activities. Thus, determination of public policy, both in the formulation stage, implementation, evaluation, termination amupun, always associated with aspects of productivity, practicality, wisdom, economy and appreciation of the prevailing value system.

The role of the State administration increasingly required in the very nature of globalization emphasize the principle of free persainagn. Politically, the role of the State administration is to maintain the stability of the State, both in terms of the territorial integrity or political unity. Economically, the role of the State administration is to ensure the ability of national economies to deal with and overcome the global competition.

Peranan Administrasi Negara

2009-10-07T21:15:00.000-07:00

Pentingnya studi administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.
Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi social dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan public, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, amupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku.
Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global

Polisi Sipil........

2009-09-26T01:43:00.000-07:00

Polisi berwatak sipil dapat dimaknai dengan suatu cara perpolisian (Policing) yang dalam pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menjalankan tugas tidak dengan menggunakan cara-cara gampang, pemaksaan, kekerasan berlebihan, tetapi bersedia mendengarkan dan memberitahu hakekat penderitaan manusia.
Polisi berwatak sipil melihat dimensi moral yang kental dalam pekerjaan kepolisian, oleh karena itu Polisi sipil berkaitan erat dengan Etika, sikap dan perilaku yang hanya mungkin digeser dengan menerapkan paradigma baru. Kemungkinan dapat terwujud jika ada kemandirian ( independency ) dalam penentuan anggaran dan pembinaan personil.

Ada beberapa Etika Kepolisian Sipil :
a. Sopan, tertib bermoral dalam sikapnya
b. Menguasai diri, bertindak sabar serta bijak (wisdom)
c. Teliti dan rajin (correct) dalam tugas
d. Menjauhkan diri dari sifat kekerasan, kekejaman, kasar, cabul dan kata-kata kotor
e. Menghindarkan pembicaraan yang tidak perlu

-----------------------------------------------------------------------------------
Diambil dari : “Polisi Sipil dan Paradigma baru Polri”
Oleh : DR.Chaeruddin Ismail,Drs,SH,MH,Jenderal Polisi (Purn.)

Century, Polisi, KPK, Dan Presiden

2009-09-16T16:46:00.000-07:00

Kasus Bank Century yang mencuat bertepatan dengan dipolisikannya pimpinan kpk yang akhirnya menetapkan 2 pimpinan KPK menjadi tersangka. Presiden pun memberi pernyataan kepada pers akan segera memberhentikan kedua pimpinan KPK yang menjadi tersangka beberapa hari sehabis buka bersama di mabes polri. Kekuasan lembaga superbody pemberantas korupsi mengalami sekarat, la ya mutu wala yahya, hidup tidak mati pun enggan. Tanda-tanda akan meninggalnya lembaga pemberantas korupsi yang cukup prestisius sejak lima tahun terakhir ini sudah ada sejak BPK mulai memeriksa KPK yang ramai dimedia mainstream BPK disuruh presiden. Kerja BPK pun belum terlaporkan ke public. Pimpinan KPK sudah berhadapan dengan polisi.

KPK yang sejak berdirinya diberi kekuasan Negara menangani korupsi tak kuasa berhadapan dengan polisi. Lembaga negara berhadapan dengan lembaga negara, Cicak lawan buaya istilah yang populer beberapa bulan ini. Kalangan DPR yang sebentar lagi turun kursi empuknya berkomentar di media, polisi tidak bisa menyidik kasus penyalahgunaan wewenang, kasus KPK ini seharusnya berada pada wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Diantara yang menyatakan protes ini adalah Nursyahbani kacasungkana, Nasir Jamil dan anggota dewan dari komisi hukum lainnya.

Sangat disayangkan, lembaga yang telah berjasa berakhir tidak khusnul khotimah. Dua pimpinan KPK sekaligus bermasalah ketika menjalankan tugas pemberantasan korupsi dihadapkan dengan polisi atas nama pribadi. Kasus yang dialami dua pimpinan KPK ini berbeda dengan ketua KPK Antasari Azhar yang mendekam dipenjara karena kasusnya di luar tugasnya, yakni kasus antasari terkait dengan pembunuhan. Negara terkesan tak bisa melindungi kehormatan KPK di mata negara tetangga atau international. Sebuah skenario pembersihan unsur pimpinan KPK yang terburu-buru dan kasar. Adakah yang berani memegang pimpinan KPK nantinya?

Dunia memang berputar. Kemarin hukum menjadi panglima, besok politik jadi panglima, lusa executive jadi panglima. Kapan ekonomi negara kita menjadi panglima? Jawabannya mey kali, meybe yes mybe no forever. Kenapa? Kasus talangan dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,76 triliun terakhir, BLBI dan kasus korupsi trilyunan lainnya tak menjadi prioritas. Pimpinan KPK ramai-ramai masuk penjara, para koruptor tak tersentuh lembaga negara pemberantas korupsi lainnya. Tidakkah kedua kasus pimpinan KPK dan kasus Koruptor Bank Century bisa dilakukan secara pararel. Masih adakah rasa ewuh pakewuh terhadap terhadap pejabat pimpinan atau negara yang lain? Bukankah pimpinan KPK juga pejabat negara?

Ewuh pakewuh, rasa tidak enak…….. ***####????!!!!!******* mudah-mudahan tidak menjadi panglima bangsa ini sampai kapan pun. Hanya waktu yang bisa menjawab.

Oleh Ahmad Zainul Ihsan Arif - 17 September 2009

Disunting dari : kompasiana

Lima langkah untuk maju

2009-03-28T16:51:00.000-07:00

Kenapa keberhasilan tampak begitu mudah menghampiri orang lain dan tidak pada diri kita sendiri?. Apakah itu yang dinamakan sebuah takdir ?.
Ada beberapa tips hasil pengamatan pak Joko agar kita dapat lebih maju, yaitu :

1. Mencintai apa yang dilakukan

Orang-orang sukses biasanya berhasil di bidang yang dicintainya, karena senang dengan apa
yang dilakukannya mereka akan menjalaninya dengan gembira tanpa ada unsur paksaan.

2. Berorientasi pada tujuan

Orang-orang sukses selalu berorientasi pada tujuan, ia mengerti mengapa harus melakukan
kegiatan itu dan memfokuskan untuk mencapai tujuan. Ketahuilah dimana posisi kita
sekarang, kemana akan melangkah dan mengetahui cara untuk mencapainya dan selanjutnya
Action.

3. Berkumpul di lingkungan Orang sukses

Berkumpul dengan orang yang sesuai akan mendorong kita mencapai apa yang kita inginkan,
ada pepatah kalau ingin harum berkumpulah dengan penjual minyak wangi.

4. Percaya diri

Orang-orang sukses mempunyai kepercayaan diri yang kuat, dapat memperhitungkan
kelebihan dan kekurangan pada dirinya serta dapat melihat peluang dan kesempatan sehingga
sekali melangkah pantang menyerah.

5. Bekerja keras dan cerdas

Keberhasilan harus dilakukan dengan usaha, karya yang melebihi dari nilai biasa dan dapat
berpikir secara cerdas cujup beralasan terhadap apa yang dilakukannya.

Keberhasilan dan Kesuksesan adalah suatu proses dimana datangnya tidak secara tiba-tiba. Ada suatu rencana pemikiran, kegiatan dan evaluasi. Komitmen untuk menjalani dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.
Timbulah suatu tanda tanya besar, apabila kesuksesan datangnya secara ujug-ujug.

Peranan Pembuktian Forensic dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Cybercrime

2009-03-05T01:18:00.000-08:00

Semakin maraknya kejadian tindak pidana menggunakan sarana dan prasarana berteknologi tinggi (High Tech) seperti jaringan Komputer/ Internet, handphone, pembobolan kartu kredit, perjudian online, pencemaran nama baik, penghinaan, hak cipta, dll. menuntut aparat penegak hukum khususnya unit Cybercrime meningkatkan kemahiran melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tersangka dapat diterapkan pasal-pasal konvensional seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dapat diterapkan undang-undang spesialis seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Telekomunikasi dan UU Hak Cipta. Namun yang menjadi pertanyaan Apa yang membedakan antara itu penyelidikan/penyidikan konvensional (biasa) dan penyelidikan/penyidikan yang berbasis tekhnologi tinggi/ cybercrime.
Jawabannya adalah terletak pada alat yang digunakan oleh penjahat dan proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik.
Apabila penjahat melakukan aksinya menggunakan alat high tech dan penyidik dalam proses pengungkapan kasusnya juga menggunakan alat high tech /tool forensic sudah pasti itu dapat dikatakan kejahatan cybercrime.
Nah sekarang sampai sejauhmana peranan tool forensic dalam tindak pidana cybercrime ?, Jawabannya adalah tergantung bagaimana penyidik menguasai penggunaan tool forensic.( penulis Suripto)

Waspadai perdagangan manusia

2009-02-16T04:57:00.001-08:00

Milyarder dadakan atau orang kaya baru (OKB) dalam bentuk bisnis trafficking sangat mengiurkan karena mesin uang yang tak pernah kering & tak pernah habis atau rusak dimakan zaman namun resikonya sangat berat dikecam & dihujat masyarakat seluruh dunia karena merupakan bisnis haram merusak martabat manusia maupun martabat bangsa.

Komoditas manusia (perdagangan manusia) bukan fenomena baru di Indonesia, trafficking in person sejak dahulu sudah ada seperti ancaman manusia yang berkuasa, memaksa, menyiksa menjualbelikan memperlakukan tidak manusiawi.

Pada tahun 2007 menurut data atau key in “International Organization for Migration” IOM, jumlah korban trafficking dari Indonesia paling banyak berasal dari daerah Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Banyak korban kaum Perempuan dan anak Indonesia yang dikirim ke luar negeri dijadikan pekerja seks.

Bentuk perbudakan masa kini ( traffiking ) menurut Harkristuti tahun 2003 menyebutkan ada 3 unsur dalam pengertian trafficking: Perbuatan, Sarana & Tujuan.

Unsur pertama Merekut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan ataupun menerima.

cara kedua yang digunakan untuk mengendalikan korban seperti ancaman, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang sangat rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau
keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

cara ketiga tujuan adalah eksploitasi seksual, prostitusi, kerja paksa, perbudakan, penghambaan atau yang sangat memprihatinkan pengambilan organ tubuh manusia(transplantasi organ tubuh).

Penyebab trafficking tidak ada satupun kiat khusus hanya sebab keseluruhan hal yang terdiri dari kondisi serta persoalan yang bermacam-macam :

Faktor kemiskinan, keinginan cepat kaya mendadak, kurangnya pendidikan, kurangnya kesadaran, faktor budaya, korupsi & lemahnya penegakan hukum.

Salah satu bentuk trafficking manusia seperti industri seks semacam pengantin pesanan sebagai perbudakan berkedok pernikahan terutama di luar negeri, penipuan terhadap perempuan dengan cara perkawinan berkebangsaan lain namun para suami mereka memaksa & menjual para istri-istri baru mereka di tempat hiburan, hotel dll.

Mudah-mudahan adanya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) di Bumi Indonesia ini berkurang tindak kejahatan fisik ataupun psikologis terhadap manusia. Karena UU tersebut mengatur sanksi tegas bagi setiap pelaku dengan hukuman seumur hidup dan denda sampai 5 miliar rupiah. Diatur juga dalam bentuk kerjasama antar Negara supaya tidak terjadi korban trafficking manusia.

Ditulis oleh Fadhilah
Kategori Hukum & Kriminal

Criminal Theory

2009-02-06T00:08:00.000-08:00

There are many theories on crime, some valid, others questionable. Many are valid and in some cases several different theories may blend together to help explain crime. Many theories can be seen terrelated in trying to explain certain types of crime and the reasons why certain types of people may commit a criminal act. Some of these theories are social learning theory, lack of social learning, heredity, rational choice, economic factors, and opportunity theory. Many other theories are certainly valid as well.

Criminal personalities can be learned. Edwin H. Sutherland, a criminologist, proposed that criminality is not inherited, it is learned. Ronald L. Akers developed Sutherland's theories into the social learning theory. Akers argues that "criminal behavior is learned. However, the way it is learned, is through direct operant conditioning, and imitation or modeling of others" (Curran & Renzetti, 2001 p. 143). Imitation or modeling can play a big part in whether or not a person is likely to commit a crime.
"A number of factors influence the modeling process. For instance, one tends to imitate those one likes, respects, or admires. Imitation is also more likely if the observer sees the model being reinforced, if the model displays pleasure or enjoyment, or if imitating the model in itself is being rewarded. An observer, though, may do the reverse or opposite of what a model does if he or she dislikes the model, sees the model punished, or if imitation of the model is being punished" (Curran & Renzetti, 2001 p. 114).

If a person grows up in an environment that encourages or blatantly shows crime as a viable way of life, then certainly that person is going to be more likely to also lead a life of crime. On the other hand, if a person sees deviant behavior being reinforced with punishment rather than reward then a person may learn that deviant behavior will not get them what they want and they may not engage in criminal activity.

Explaining Religious Terrorism Part 2: Politics, Religion, and the Suspension of the Ethical

2009-02-05T23:55:00.000-08:00

In recent years, a tendency towards increasing violence manifested itself across terrorism generally, with twice as many fatalities caused by terrorist attacks between 1980 and 1986 than had been the case in the preceding seven-year period.¹ Religious terrorism proved especially prone to these higher levels of violence. By 1993, this was particularly evident from the record of Shia Islamic terrorist groups. Such groups inflicted 30 percent of the fatalities from terrorist acts since 1982, yet carried out just eight percent of all international terrorist attacks during the same period. As discussed in part one of this article in CDI’s Explaining Terrorism series, this appetite for extreme violence was not restricted to Muslim groups, but shared by terrorists from across the religious spectrum.²

Various reasons have been suggested to account for the religious terrorist’s wiliness, if not eagerness, to indulge in mass-casualty attacks.³ For instance, a degree of ‘systematic desensitization’ may have taken place among both terrorists and their targets and audiences, with increasing casualty tolls seen as necessary if the acts of terrorism are to achieve their goals. However, while such a phenomenon may indeed have taken place to some extent, this does not easily equate with the trend towards casualty aversion that has also been observed in high-income, low-birthrate societies – something that might just as easily allow (perhaps even assist) terrorists to achieve their aims by inflicting lower rather than higher casualty rates.

Likewise, while the improved technological means available today has undoubtedly enhanced their capacity to inflict death and injury on a large scale, this does not, in itself, account for the religious terrorist’s tendency towards (and success with) such attacks. As has been noted elsewhere, religious terrorists dating back as far as two millennia have achieved sustained casualty rates and affected their respective societies to a degree yet to be attained by their modern-day counterparts.⁴ All these factors point to the religious terrorist’s desired ends being the key factor in raising the threshold of death and destruction that they are capable of – something accentuated, but not primarily driven, by their available means or these means’ perceived effect.

Notes

¹ Bruce Hoffman, "The Contrasting Ethical Foundations of Terrorism in the 1980s," Terrorism & Political Violence 1, no. 3 (1989), p. 361, n. 1. This cites statistics from the Rand Corporation’s Chronology of International Terrorism. According to this 1573 people were killed by terrorists during 1973-1979, whereas 3,225 people were killed by the same means between 1980 and 1986.

² Bruce Hoffman, “`Holy Terror’: The Implications of Terrorism Motivated by a Religious Imperative," Studies in Conflict & Terrorism 18, no. 4 (1995). The figure on casualties versus attacks by Islamic terrorist groups is again taken from the Rand chronology.

CYBER LAW

2009-02-05T23:48:00.000-08:00

Talking about computer is closely related to the media on what we called internet. Various advances have already been produced by internet technology. At the beginning, the internet is including the development of the intranet as the a means of communication which aimed at sending data from one to another computer in a space which is still approaching near. But the technology has brought the unlimited renewments where by internet, one who is at home can directly communicate to another in a separated far distance.
The internet technology is not released from the bad influence, that is many crimes are found in the internet world. The crimes in which are the desrection of bank accounts, government servers, the forge of credit card numbers, and other crimes which make other people lost.
With many crimes happened, we need a special action either from the government or the producer of appliances of the network of internet. From the government, they can formulate the laws which are usually called cyber law, while from the producer, they can give higher security on the appliances they produced in order to prevent the Hacker attack toward the users of computer.
Key words : Internet, Hakcer ,Cyber Crime.

PENERAPAN PASAL PIDANA DALAM PENYIDIKAN

2009-02-04T20:28:00.000-08:00

Merumuskan suatu pasal tindak pidana dalam proses penyidikan bertujuan untuk menentukan secara awal apakah suatu perbuatan seseorang telah memenuhi unsur dari salah satu pasal dari suatu tindak pidana (Delict). Dari pandangan hukum positif, selanjutnya penyidik berdasarkan bukti awal yang cukup menentukan tersangka apakah sudah memenuhi persyaratan hukum pidana untuk diajukan kepada penuntut umum, atau dapat diambil langkah lain yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas perbuatan yang dilakukan atau yang disebut dengan “criminal responsibility”.

Dalam suatu proses rangkaian kegiatan manajemen (planning, organizing, actuating dan controlling) penyeledikan dan penyidikan baik dilakukan secara konvensional (logika berdasarkan fakta) maupun dilakukan secara ilmiah (methode dan peralatan) penyidik dapat menggambarkan perbuatan yang tadinya bersifat umum/general menjadi kesimpulan yang focus dan factual lengkap dengan proses pembuktiannya. Hasil administrasi penyidikan yang disajikan kepada penuntut umum (melalui atasan) yang sudah memenuhi persyaratan formil dan materiil merupakan karya nyata bagi setiap penyidik.

Penyidik merupakan jabatan (fungsional) yang harus didukung oleh suatu keahlian pola pokir dan ketrampilan untuk melakukan suatu proses tindakan penanganan perkara (tindak pidana). Mulai dari menganalisa Informasi/Laporan, menerapkan pasal yang sesuai sampai pada penerimaan putusan dari pengadilan.

Ada beberapa bentuk penerapan pasal dalam penyidikan tindak pidana yang perlu dipahami oleh penyidik sebagai langkah awal penggambaran pembuatan surat dakwaan yang selanjutnya menjadi porsi tugas profesi penuntut umum (Jaksa) ; yaitu :

a. Pasal Tunggal

Penerapan pasal hanya satu/tunggal tidak ada pilihan lain maupun pengganti atau komulasi /kombinasi. Digunakan bila berdasar pembuktian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidna saja. Tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya atau kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana.

Contoh : Melanggar Pasal : 359 KUHP.

b. Pasal Alternatif

Tersusun dari beberapa pasal tindak pidana yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan pasal alternatif karena penyidik belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut. Biasanya digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan. Misal :

- Pencurian atau Penadahan
- Penipuan atau Penggelapan

- Pembunuhan atau Penganiayaan

Pembuktiannya lebih sederhana karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara ber-urut tetapi langsung kepada tindak pidana yang terbukti.

Contoh : Primer : Pasal : 378 KUHP (penipuan) atau Subsider 372 KUHP (penggelapan)

Dalam bentuk pasal alternative apabila salah satu pasal telah dinyatakan terbukti maka pasal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bila tuduhan primer tidak terbukti baru diberlakukan tuduhan subsider-nya.

c. Pasal Subsider / Berlapis

Subsider (--pasal urutan kedua menggantikan pasal pertama). Dakwaan subsider adalah sebagai pengganti dari pada dakwaan primer dan seterusnya. Bentuk ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana.

Kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggar masih ragu. Susunan pasal Subsider adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan yang lebih ringan berada dibawahnya.. Meskipun terdapat beberapa pasal tindak pidana tetapi yang akan dibuktikan hanya salah satu saja.

Ditinjau dari system pembuktiannya penerapan pasal ini ada kemiripan dengan penerapan pasal alternatif, karena hanya satu pasal saja yang akan dibuktikan. Perbedaannya ialah pembuktian pasal subsider dilakukan secara ber-urut dengan mulai pada pasal tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada pasal yang dipandang terbukti. Sedangkan pada penerapan pasal alternative pembuktiannya langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan yang dipandang terbukti, tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu pasal-pasal sebelumnya.

Pada penerapan pasal Subsider pasal tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat ditempatkan pada urutan teratas, disusul dengan ancaman yang lebih ringan. Pada pasal alternatif cara penempatan lapisan demikian tidak dikenal. Pada penerapan pasal alternatif antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dipisah oleh kata-kata atau, sedangkan pada subsider tidak dikenal.

Contoh penyusunan pasal Subsider :

- Primer : melanggar pasal 340 KUHP

- Subsider : melanggar pasal 338 KUHP

- Lebih Subsider : melanggar pasal 335 KUHP

- Lebih Subsider lagi : melanggar pasal 353 KUHP

- Lebih-lebih Subsider lagi : melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam penggunaan pasal subsider ialah dalam satu tindak pidana yang akibatnya menyentuh pula beberapa ketentuan pidana. Bukan dalam pengertian satu tindak pidana yang melanggar beberapa ketentuan pidana.

d. Pasal Komulatif

Disebut juga dengan istilah pasal dakwaan berangkai, menggambarkan bahwa dalam pasal dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan.Bentuk seperti ini dipergunakan dalam hubungannya dengan samenloop/concursus atau deelneming. Dipergunakan dalam hal mengahadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana, terjadinya suatu komulasi, baik komulasi perbuatan maupun komulasi pelakunya.

Masalah penerapan pasal ini menjadi cukup rumit apabila kurang adanya persamaan persepsi antara penyidik dengan penuntut umum. Karena dalam pasal yang sama bisa saja terjadi pemahaman yang berbeda.